Selayang Pandang: JKPI dan Rantai Sejarah 3 Wali Kota Ternate

Ternate bukan sekadar kota. Ia adalah museum hidup yang terus bergerak sebagai kota pusaka yang masih dilihat dan dirasakan melalui narasi rempah. Kota ini diikat oleh visi Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Wadah ini dibentuk melalui Deklarasi Surakarta yang ditandatangani oleh 12 wali kota dan bupati yang sevisi—melestarikan dan mengembangkan warisan pusaka sejarah serta budaya masing-masing daerah. Berikut selayang pandang JKPI dan rantai sejarah tiga wali kota Ternate yang menghidupkan kembali jalur rempah dunia.

Hari itu—Sabtu, 25 Oktober 2008—12 wali kota berkumpul di bangunan joglo tepat di belakang Loji Gandrung yang merupakan rumah dinas Wali Kota Surakarta. Mereka mendeklarasikan berdirinya JKPI bersamaan dengan penyelenggaraan World Heritage Cities Conference and Expo (Konferensi dan Pameran Organisasi Kota Pusaka Eropa-Asia).

Mereka meramu gagasan dan menyatukan visi yang sama—melestarikan dan mengembangkan warisan pusaka sejarah serta budaya di daerah masing-masing. Ke-12 wali kota itu adalah Joko Widodo (tuan rumah), Drs. Syamsir Andili (Kota Ternate), Ir. H. Amran Nur (Kota Sawahlunto/Sumatera Barat), Drs. Hikmatullah (Kota Banda Aceh), Herry Zudianto (Kota Jogja), Drs. Zulkarnain Karim (Kota Pangkalpinang), Drs. Marcus Jacob Papilaja, MS (Kota Ambon), John Manuel Manoppo, S.H (Kota Salatiga), Diani Budiarto (Kota Bogor), H. Muhammad Effendi Anas (Kota Jakarta Utara), H. Ahmad Kanedi, SH, MH (Kota Bengkulu), dan Drs. H. M. Jafar Abu, M.Si (Kota Baubau).

Pada awal berdiri, daerah yang menjadi bagian dari JKPI hanya berstatus kota. Seiring perjalanan waktu, organisasi ini membuka diri untuk daerah kabupaten yang kini anggotanya terdiri dari 75 kota dan kabupaten di Indonesia.

Lahirnya JKPI dilatarbelakangi oleh beberapa hal penting, yakni: 1) Kesadaran akan pentingnya menyelamatkan dan merawat warisan pusaka (sejarah, bangunan cagar budaya, dan tradisi) di tengah derasnya arus modernisasi; 2) Kebutuhan akan sebuah jaringan antardaerah untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan strategi dalam mengelola kota pusaka; dan 3) Komitmen untuk menjadikan warisan budaya dan sejarah tidak hanya sebagai artefak masa lalu, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi dan pariwisata daerah.

Rantai Sejarah 3 Walikota

Di masa kepemimpinan sebagai Wali Kota Ternate, Drs. H. Syamsir Andili memiliki peran yang sangat krusial. Sosok ini merupakan salah satu dari 12 wali kota di Indonesia yang pertama kali bersepakat mendirikan organisasi ini.

Ko Syam—sapaan akrabnya ikut menandatangani Deklarasi Surakarta pada 25 Oktober 2008 di Surakarta (Solo) bersama Joko Widodo dan kepala daerah lainnya, yang menandai sahnya pendirian JKPI.

Melalui keterlibatan aktifnya, Syamsir Andili berhasil memasukkan cagar budaya penting Ternate—seperti Kedaton Kesultanan Ternate, Benteng Kota Janji, Masjid Sultan Ternate, hingga benteng bersejarah peninggalan bangsa Eropa—ke dalam jaringan pelestarian pusaka nasional.

Berkat komitmen kuat dari Ko Syam pada masa awal berdirinya jaringan ini, Kota Ternate dipercaya dan sukses mencatatkan sejarah sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JKPI yang pertama kali.

Setelah itu, Dr. Burhan Abdurahman, SH, MM sebagai Wali Kota Ternate periode 2010–2015 dan 2016–2021, memainkan peran besar dalam melanjutkan, memperkuat, dan mengimplementasikan visi Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Kota Ternate.

Haji Bur—sapaan akrabnya memiliki peran dan kontribusi strategis dalam JKPI selama dua periode kepemimpinannya. Haji Bur secara konsisten menjaga posisi Kota Ternate sebagai salah satu motor penggerak JKPI di wilayah Indonesia Timur. Almarhum aktif menghadiri berbagai forum tertinggi organisasi, salah satunya memimpin delegasi Ternate pada beberapa rakernas selama masa kepemimpinanya sebagai walikota.

Untuk menyelaraskan program daerah dengan visi pelestarian JKPI, Haji Bur mendorong kebijakan perlindungan hukum terhadap situs-situs sejarah Ternate. Langkah ini diperkuat melalui implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di tingkat daerah.

Secara fisik, Haji Bur mengintegrasikan konsep kota pusaka ke dalam pembangunan fisik kota. Di antaranya, membangun ruang terbuka publik seperti Landmark Ternate dan menata kawasan cagar budaya tanpa menghilangkan identitas sejarahnya. Juga menerapkan program renovasi hunian berbasis kearifan lokal yang dikenal dengan konsep Barifola.

Melalui ajang pameran dan pagelaran budaya di setiap Rakernas JKPI, Haji Bur memanfaatkan jejaring ini untuk mempromosikan potensi pariwisata Ternate secara nasional. Langkah ini krusial dalam membangun komunikasi antardaerah agar warisan sejarah Ternate tetap terjaga secara berkelanjutan.

Saat ini, Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si selaku Wali Kota Ternate juga berperan besar dalam membawa Ternate kembali ke panggung nasional sebagai pusat pelestarian sejarah melalui diplomasi budaya dan pemanfaatan warisan lokal sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan.

Peran paling monumental Pak Tauhid—sapaan akrabnya–adalah berhasil memperjuangkan Kota Ternate untuk terpilih kembali menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) JKPI ke-XII yang berlangsung pada 26–30 Agustus 2026. Walikota Ternate ini yang sebelumnya menerima bendera Pataka JKPI dari Walikota Yogyakarta pada Rakernas XI tahun 2025, kemarin menyerahkan Pataka itu ke Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung sebagai tuan rumah Rakernas XIII pada 2027 mendatang.

Pada kepemimpinannya, Walikota Tauhid mempertegas narasi kota pusaka melalui diplomasi “Kota Rempah” sebagai bagian dari pusaka yang mendunia. Komitmen ini ditunjukkan dengan menetapkan city branding Ternate Kota Rempah dan keterlibatan aktifnya dalam berbagai forum, termasuk menghadiri rapat persiapan Kongres ke-VI JKPI di Jakarta, hingga ikut dalam rombongan delegasi JKPI ke Belanda untuk mempromosikan produk UMKM dan warisan budaya khas Ternate.

Melalui program transformasinya yang disebut REMPAH (Revitalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Potensi Asli Daerah), Tauhid Soleman menekankan bahwa cagar budaya dan sejarah Ternate tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Situs sejarah di revitalisasi agar mampu menghidupkan ekonomi kreatif, UMKM, dan sektor pariwisata daerah secara nyata.

Melalui kepemimpinannya, peran Ternate di dalam JKPI bergeser dari sekadar anggota aktif pelestari warisan masa lalu menjadi salah satu pilar penggerak utama kolaborasi kebudayaan nasional yang berdampak pada ekonomi masyarakat.

Suatu catatan penting, rangkaian Rakernas XII di Kota Ternate mencatat sukses dengan berbagai hajatan spektakuler termasuk Karnaval Budaya yang diikuti lebih 2.000 peserta dari berbagai delegasi serta perhatian warga Kota Ternate yang memadati lokasi acara–mulai dari Taman Fitnes hingga depan Kedaton Kesultanan Ternate, Sabtu (29/8/2026) (*/@ba)