Pakar Hukum Unkhair, Dr. Faissal Malik Soroti Problematika Pembentukan Ranperda Maluku Utara 2027
MalutTrend.com, TERNATE – Pakar Hukum Universitas Khairun (Unkhair), Dr. Faissal Malik, S.H., M.H., soroti problematika pembentukan Ranperda Maluku Utara 2027. Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Inventarisasi Propemperda Provinsi Maluku Utara Tahun 2027.” Acara yang dibuka oleh Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, S.E., tersebut digelar di Aula 1 Gedung FEB Universitas Khairun pada Selasa (27/10/2026).
Dalam paparannya, Dr. Faissal menyoroti tajam berbagai problematika yang menghantui proses legislasi daerah, terutama menjelang perencanaan 7 Ranperda pada tahun 2027. Ia mengingatkan bahwa dari 7 Ranperda tersebut (6 Ranperda baru dan 1 carry over), terdapat risiko besar jika perencanaan tidak dibarengi dengan kesiapan yang matang.
“Perencanaan legislasi belum sepenuhnya terhubung dengan kesiapan dokumen, kapasitas kelembagaan, jadwal pembahasan, dan kemampuan pelaksanaan,” tegas Dr. Faissal di hadapan peserta FGD.
Ia membeberkan sejumlah persoalan mendasar. Pertama, ketidaksiapan Naskah Akademik (NA) dan dokumen pendukung di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana agenda legislasi sudah diusulkan namun dokumen belum siap. Kedua, permasalahan administratif seperti kendala kontrak dan pembayaran penyusunan dokumen pihak ketiga yang menghambat penyerahan draf. Ketiga, koordinasi yang dinilai belum optimal antara OPD dengan DPRD.
Terkait Ranperda carry over (lanjutan) dari tahun 2026, Dr. Faissal memperingatkan agar tidak serta-merta memindahkan seluruh agenda tertunda ke tahun 2027. Menurutnya, hal ini berisiko menumpuk agenda baru dan mengganggu fokus pembahasan.
“Prioritas harus ditentukan oleh urgensi dan kesiapan, bukan jumlah usulan. Kita perlu melakukan readiness assessment (penilaian kesiapan) dan mengelompokkan usulan berdasarkan tingkat kepentingannya,” pungkasnya.
(rls/@ba_is)











