Jalur Sutra Baru Indonesia–Rusia
Oleh: Yanuardi Syukur
Dosen Antropologi Universitas Khairun, Ternate
Hubungan Indonesia–Rusia kerap dibaca sebagai urusan diplomasi antarnegara. Padahal, di balik dokumen dan pernyataan resmi, kedua negara sedang membangun apa yang dapat disebut sebagai “Jalur Sutra baru”: jaringan kerja sama yang menghubungkan kepentingan strategis, ekonomi, energi, pendidikan, dan warisan peradaban. Jalur ini bukan lagi jalur kafilah dengan unta dan rempah, melainkan jalur perjanjian dagang, pertukaran pelajar, teknologi energi, dan dialog budaya.
Tulisan ini berargumen bahwa hubungan Indonesia–Rusia perlu dilihat melalui tiga pilar utama: diplomasi, ekonomi, dan peradaban. Namun, ketiga pilar itu tidak berdiri di ruang hampa. Perang di Ukraina yang belum selesai menjadi latar yang membayangi sekaligus menguji ketangguhan setiap pilar. Karena itu, mengakhiri perang bukan agenda sampingan, melainkan syarat penting bagi masa depan “Jalur Sutra baru” itu sendiri.
Pilar Diplomasi
Fondasi hubungan Indonesia–Rusia telah dibangun sejak lama. Hubungan diplomatik resmi dibuka pada 3 Februari 1950, dan Uni Soviet merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pengakuan awal itu bukan sekadar peristiwa historis, melainkan modal kepercayaan yang memungkinkan kedua negara membangun kerja sama lintas generasi.
Momentum kontemporer menunjukkan arah yang semakin strategis. Indonesia kini menjadi anggota penuh BRICS, dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan apresiasi serta dukungannya. Dalam pertemuan di Kremlin pada 13 April 2026, Putin menegaskan bahwa keanggotaan penuh Indonesia di BRICS membuka peluang tambahan untuk kerja sama, termasuk dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia—dua kali dalam periode singkat—telah menghasilkan penandatanganan deklarasi kemitraan strategis dan perjanjian perdagangan bebas dengan EAEU. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar mengikuti arus geopolitik, tetapi memilih duduk di meja kekuatan yang sedang mendefinisikan ulang tatanan dunia.
Kerangka kerja sama juga diperkuat melalui Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia–EAEU (I-EAEU FTA) yang ditandatangani pada Desember 2025. Perjanjian ini ditargetkan berlaku efektif pada 2027, dengan target menggandakan nilai perdagangan bilateral. Studi V.N. Zuev et al. (2025) mencatat bahwa perjanjian ini akan secara signifikan memengaruhi perdagangan kelompok komoditas tertentu dan memiliki arti penting secara politik-perdagangan, terutama dalam konteks kebijakan “pivot ke Timur” Rusia.
Namun, seluruh arsitektur diplomasi ini bekerja di bawah bayang-bayang perang. Justru karena posisi Rusia sentral dalam konflik Ukraina, dialog langsung dengan Moskow menjadi penting bagi Indonesia—bukan untuk membenarkan agresi, melainkan untuk mengamankan kepentingan nasional dan mendorong resolusi damai. Indonesia telah lama memegang prinsip nonblok dan konsisten mendorong penyelesaian damai atas konflik bersenjata, termasuk di Ukraina.
Presiden Prabowo Subianto bahkan pernah mengusulkan gencatan senjata segera di tempat, dan menurutnya tanggapan pihak Rusia saat itu “cukup terbuka, bahkan sangat positif.” Indonesia juga menggunakan model gencatan senjata di Semenanjung Korea sebagai contoh bahwa stabilitas dapat diciptakan meskipun konflik secara resmi belum berakhir.
Pada saat yang sama, Rusia mengembangkan jalur diplomasi peradaban dengan dunia Islam yang relevan bagi Indonesia. Sejak 2006, Grup Visi Strategis “Rusia–Dunia Islam” yang diketuai Kepala Republik Tatarstan, Rustam Minnikhanov, menjadi platform dialog antarbudaya yang menghubungkan Rusia dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Rusia memperoleh status pengamat di OKI sejak 2005.
Pada Mei 2026, OKI mengirim delegasi tingkat tinggi ke Kazan untuk berpartisipasi dalam pertemuan tahunan kelompok ini, Forum Ekonomi Kazan, serta perayaan Kazan sebagai Ibu Kota Kebudayaan Islam 2026. Bagi Indonesia, arsitektur dialog ini menawarkan ruang diplomatik yang dapat dimanfaatkan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada stabilitas kawasan Eurasia yang hanya mungkin terwujud jika perang di Ukraina menemukan jalan keluar (OKI, 14/5/2026).
Pilar Ekonomi
Pilar kedua adalah pragmatisme ekonomi yang dibarengi perhitungan ketahanan nasional. Nilai perdagangan bilateral menunjukkan tren positif. Pada 2025, total perdagangan mencapai USD 4,84 miliar, naik 21,6 persen dari USD 3,98 miliar pada 2024. Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov mencatat bahwa perdagangan kedua negara meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir, mencapai sekitar USD 5 miliar pada akhir 2025. Pada Oktober 2026, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Deputi Pertama PM Rusia di Bogor untuk membahas perluasan ekspor minyak kelapa sawit, kopi, dan kakao ke pasar Rusia dan Eurasia (Kata Data, 17/10/2026).
Di sektor energi, diplomasi energi Indonesia–Rusia dianalisis sebagai strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Indonesia memanfaatkan kerja sama ini untuk mengamankan pasokan energi dan mengakses teknologi strategis seperti Small Modular Reactors (SMR) dan Carbon Capture Storage (CCS), sementara Rusia mencari pasar baru di Asia akibat sanksi Barat.
Rosatom telah lama menjajaki kerja sama PLTN di Indonesia, termasuk opsi PLTN apung, dengan pembahasan melibatkan BRIN, Kementerian ESDM, dan PLN. Penjajakan itu kini menemukan bentuk konkretnya. Pada 16 Oktober 2026, di sela-sela Russian Energy Week di Moskow, Rosatom menandatangani kesepakatan dengan PT Pembangkit Listrik Nuklir untuk memasok listrik dari dua unit PLTN terapung tipe FPU-100 berkapasitas gabungan 200 MW ke wilayah utara Pulau Halmahera, Maluku Utara.
Kedua unit akan menggunakan reaktor seri RITM yang telah terbukti efisien, andal, dan aman selama bertahun-tahun beroperasi pada kapal pemecah es bertenaga nuklir Rusia. Rosatom memperkirakan listrik pertama dapat mengalir kepada konsumen paling cepat lima tahun setelah ketentuan utama kontrak pasokan listrik mulai berlaku (Antara, 17/10/2026).
Proyek ini penting bukan hanya karena lokasinya di kawasan timur Indonesia yang selama ini bergantung pada pembangkit fosil berskala kecil, tetapi juga karena skema pendanaannya. Direktur PT Pembangkit Listrik Nuklir, Yudi Utomo Imardjoko, menegaskan bahwa proyek ini sepenuhnya disusun sebagai kerja sama antarbadan usaha (B2B) yang digerakkan investasi swasta, tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rosatom sendiri menyebut kesepakatan ini sebagai perjanjian ekspor pertama di dunia untuk pasokan listrik dari pembangkit listrik terapung. Bagi lanskap kerja sama energi Indonesia–Rusia, langkah ini melengkapi penjajakan PLTN darat yang lebih besar dan menegaskan bahwa opsi PLTN apung—yang lebih sesuai untuk wilayah kepulauan dan pesisir terpencil—telah berpindah dari studi kelayakan menuju komitmen kontraktual.
Di sinilah pentingnya mengakhiri perang menjadi paling kasat mata. Presiden Prabowo Subianto telah memperingatkan bahwa konflik global—termasuk di Ukraina—telah memicu lonjakan harga pangan dan energi di pasar domestik. “Apa yang terjadi di Ukraina memengaruhi kita; ia memengaruhi harga jagung, gandum, dan minyak,” ujarnya. Eskalasi konflik di Laut Hitam berpotensi kembali mengganggu pasokan minyak dunia dan bahan pangan.
Dalam jangka panjang, sanksi Barat terhadap Rusia menciptakan hambatan struktural, yakni akses Rusia ke sistem pembayaran global seperti SWIFT terbatas, sehingga menyulitkan transaksi perdagangan. Perjanjian Indonesia–EAEU memang dirancang untuk mendiversifikasi ekspor dan mengurangi dampak negatif sanksi, tetapi perdamaian akan menghapus sebagian besar hambatan itu dengan cara yang tidak bisa dilakukan perjanjian dagang mana pun.
Dimensi ekonomi peradaban juga muncul melalui KazanForum, forum ekonomi internasional “Rusia–Dunia Islam” yang pada 2026 memasuki edisi ke-17. Forum ini menjadi platform kunci untuk kerja sama dalam perdagangan, investasi, keuangan syariah, industri halal, pariwisata, pertanian, dan teknologi. Bagi Indonesia, platform ini membuka peluang kerja sama ekonomi yang tidak selalu tersedia melalui jalur bilateral biasa—tetapi peluang itu akan jauh lebih luas dalam lanskap pasca-perang.
Pilar Peradaban
Pilar ketiga yang sering luput adalah pendidikan, sastra, dan warisan peradaban. Kedua negara menandatangani perjanjian pengakuan timbal balik atas gelar akademik pada Desember 2025. Pemerintah Rusia secara rutin menyediakan kuota beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov pada September 2026 mengumumkan peningkatan kuota beasiswa pemerintah Rusia bagi pelajar Indonesia.
Sebaliknya, KBRI Moskow memberikan kesempatan bagi pelajar Rusia untuk belajar di Indonesia melalui skema beasiswa Darmasiswa. Pusat pendidikan dan kebudayaan Indonesia, Rumah Nusantara, diresmikan di Moskow pada 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, dan mengembangkan kelas akhir pekan untuk bahasa Indonesia, bahasa Rusia, tari, serta kegiatan pendidikan dan keagamaan.
Pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi investasi pada manusia dan cara berpikir. Namun, lapisan yang paling dalam dari pilar peradaban ini adalah sastra. Sastra Rusia telah lama menjadi salah satu tradisi paling berpengaruh di dunia. Nama-nama seperti Alexander Pushkin, yang meletakkan fondasi bahasa sastra Rusia modern; Nikolai Gogol; Ivan Turgenev; Fyodor Dostoevsky dan Leo Tolstoy, yang mencapai ketenaran internasional sebagai puncak novel realis; hingga Anton Chekhov, adalah kanon yang membentuk cara dunia membaca sastra. Pengaruh sastra Rusia terhadap sastra Indonesia cukup signifikan, terutama setelah kemerdekaan.
Sebuah seminar sastra di Jakarta menegaskan bahwa klasik Rusia memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan sastra Indonesia. Pramoedya Ananta Toer disebut sebagai salah satu sastrawan Indonesia yang dipengaruhi karya klasik Rusia. Jejak ini juga terlihat dalam kerja penerjemahan: Koesalah Soebagyo Toer, adik Pramoedya, menerjemahkan karya-karya seperti Jiwa-jiwa Mati (Gogol) serta Anna Karenina dan Perang dan Damai (Tolstoy) ke dalam bahasa Indonesia, dan menerima penghargaan dari sebuah kampus Rusia.
Menariknya, arus pengaruh ini tidak satu arah. Kekayaan alam, seni, dan budaya Indonesia telah menjadi sumber inspirasi bagi sastrawan Rusia. Konstantin Dmitrievich Balmont, yang melakukan perjalanan ke Nusantara, menulis puisi “Яванская Плянская” (Penari Jawa). Esper Esperovich Ukhtomsky juga tercatat sebagai penyair Rusia yang terinspirasi oleh Nusantara.
Lebih mendalam lagi, folklor Indonesia—khususnya pantun—diketahui memberi pengaruh pada sastra Rusia. Kapal-kapal Rusia yang berkunjung ke Asia Tenggara secara tidak langsung melahirkan pantun Rusia pertama, dan bentuk pantun berkait untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada orang-orang Eropa.
Kini, melalui BRICS Literature Award, kerja sama sastra kedua negara menemukan wadah kontemporernya. Penghargaan ini didirikan pada November 2024 di Moskow dan menjadikan Indonesia sebagai mitra aktif dalam dialog sastra. Vadim Terekhin, Co-Chairman BRICS Literature Network dari Rusia, secara eksplisit menyatakan bahwa “para penulis Rusia berencana mengambil yang terbaik dari apa yang telah dikembangkan di Indonesia dan memindahkannya ke tanah Rusia.” Ini menegaskan bahwa pertukaran sastra bukan nostalgia sejarah, melainkan proyek yang sedang berjalan (RRI, 27/10/2025).
Lapisan sejarah peradaban bahkan lebih dalam. Studi E. Hasanov (2026) menganalisis penyebaran Islam di Siberia Selatan pada Abad Pertengahan dan mengaitkan introduksi agama melalui Jalur Sutra. Warisan itu kini menemukan bentuk kontemporernya: Kazan ditetapkan sebagai Ibu Kota Kebudayaan Dunia Islam untuk tahun 2026, dan perayaannya berlangsung pada Mei 2026 bersamaan dengan KazanForum serta Konferensi Menteri Kebudayaan Dunia Islam.
Di bidang pendidikan, Rusia menampung hampir 400.000 mahasiswa asing, dan lebih dari 124.000 di antaranya berasal dari negara-negara OKI. Di Kazan Orthodox Theological Seminary terdapat program magister unik “Orthodox Theology: Confessional Islamic Studies”—dialog peradaban yang tidak berhenti pada retorika toleransi, tetapi memasuki wilayah epistemik (OKI, 14/5/2026).
Semua infrastruktur peradaban ini—beasiswa, penerjemahan sastra, forum dialog—adalah jembatan yang dibangun melampaui perbedaan politik. Tetapi jembatan-jembatan itu berdiri di atas tanah yang retak oleh perang. Selama perang berlanjut, energi diplomatik dan sumber daya ekonomi yang seharusnya dapat dialihkan untuk memperluas pertukaran budaya dan pendidikan terpaksa tersedot untuk mengelola risiko geopolitik.
Mengakhiri perang dalam pandangan kami berarti mengembalikan perhatian dunia—dan kedua negara—kepada hal-hal yang lebih abadi, yakni manusia, gagasan, dan warisan yang mereka bagi untuk generasi penerus.[]











