OPINI: Rupiah di Ujung Tanduk, Krisis Nasional atau Dampak Global?

Oleh: Dr. Said Assagaf

(Pengajar Pasca Sarjana UMMU Ternate)

Pada pekan-pekan terakhir ini, sangat ramai pembahasan di ruang publik terkait lonjakan nilai tukar dolar terhadap rupiah. Penurunan nilai mata uang kita telah menembus angka psikologis hingga mencapai Rp 18.000/dolar AS. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena memberikan efek berantai di semua sektor.

Secara umum krisis ini dipicu ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga energi dan tingginya permintaan valas musiman. Bila kita mencermati isu utama yang menjadi pemicu rontoknya nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah masalah klasik yang terus berulang–kombinasi sentimen global dan tekanan domestik. Artinyamasih seputar masalah internal dan faktor eksternal.

Pertanyaan menggelitik: kalau hal ini merupakan masalah klasik yang terus berulang, kenapa pemerintah tidak melakukan langkah dan kebijakan antisipatif–mencegah atau setidaknya meminimalisir terjadinya krisis? Apalagi pemerintah memiliki rentetan pengalaman panjang krisis masa lalu yang perlu menjadi pelajaran agar tidak terulang.

Krisis ini sifatnya kasuistis yang tidak bisa di-generalisir dengan tameng dampak global semata. Banyak negara yang mengalami dampak global tapi krisis mata uang tidak separah yang kita alami. Oleh karena itu pemerintah harus realistis dan terbuka. Jangan hanya membela diri dengan argumentasi optimisme yang berlebihan bahwa pertumbuhan ekonomi masih di kisaran 5,1 persen pada posisi aman, dan pergerakan investasi tetap eksis.

Kondisi faktual menunjukkan stabilitas mata uang tetap menjadi indikator utama kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi negara. Ketika rupiah semakin melemah, publik berhak bertanya di mana dampak dari visi transformasi ekonomi nasional dan efektivitas diplomasi global yang intensif dilakukan presiden melalui kunjungan di berbagai negara.

Kadang pemerintah terjebak pada kebijakan populis dan politis yang justru tidak strategis. Program MBG, KMP dan sekolah rakyat yang menyerap anggaran fantastis; sekitar lima ratusan triliun tanpa didukung tata kelola berbasis akuntabilitas dan pengawasan yang efektif justru menjadi bancakan korupsi dan lahan konspirasi elit partai.

Pemecatan dan penangkapan kepala BGN dan wakilnya yang tersangkut korupsi masif, menjadi bukti program populis bukan saja telah menggembosi APBN tetapi juga ikut membuat fundamental ekonomi nasional keropos.

Kebijakan prioritas pemerintah yang menguras APBN seharusnya jangan hanya berbasis populis apalagi politis, yang kadang tidak memiliki indikator, target dan sasaran yang terukur. Tapi harus dipikirkan prioritas program yang memiliki nilai strategis yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang sekaligus menjadi benteng penguatan fundamental ekonomi nasional, yang mampu menangkal gempuran pengaruh global yang kita alami saat ini.

Krisis nilai tukar mata uang yang terus berulang menunjukkan fundamental ekonomi kita keropos. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 persen yang dari aspek kaidah pertumbuhan sebenarnya relatif aman. Namun genomena ini menunjukkan kebobolan dan sangat rentan krisis, karena pertumbuhan yang tidak berkualitas dan terbukti tidak ada korelasi angka pertumbuhan 5,1 persen dengan kondisi riil ekonomi di lapangan. Adam Smith dalam teori Neoklasik menegaskan idealnya pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi dengan stabilitas nilai tukar mata uang. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan maka semakin kuat nilai tukar dalam transaksi.

Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus kumulatif yang didorong oleh nilai ekspor yang secara konsisten lebih tinggi daripada impor. Kinerja perdagangan Indonesia berada dalam tren positif, dengan nilai ekspor rata-rata mencapai kisaran 22 hingga 25 miliar Dolar AS, sementara impor bergerak di kisaran 19 hingga 21 miliar Dolar AS per bulannya.

Dari gambaran realitas neraca perdagangan ini menunjukkan fenomena kontradiksi dengan kondisi krisis nilai tukar rupiah yang terpuruk. Seharusnya dari logika ekonomis, surplus nilai ekspor yang lebih tinggi dari impor membawa konsekuensi peningkatan fundamental ekonomi, sekaligus berdampak pada penguatan nilai tukar rupiah. Namun yang terjadi sebaliknya, pada momen dan tren positif kinerja perdagangan yang ditandai surplus ekspor justru nilai tukar rupiah semakin melemah.

Hal ini mengindikasikan terjadinya “under invoicing” dan “fleking” yaitu modus klasik korporasi memanipulasi volume ekspor dan pelarian hasil ekspor ke negara lain yang lebih menguntungkan. Faisal Basri, ekonom senior, memberikan tiga opsi untuk mengatasi nilai tukar rupiah yang semakin terpuruk: peningkatan penerimaan negara melalui pajak, pemangkasan belanja APBN, dan menambah utang.

Namun bila kita cermati, ketiga opsi ini juga tidak otomatis menyelesaikan masalah. Opsi pertama menambah beban masyarakat yang semakin berat ditambah lagi dengan kenaikan BBM. Opsi kedua, pemangkasan belanja APBN bila tidak selektif akan mengancam pelayanan publik terutama belanja subsidi dan infrastruktur publik. Sementara menambah utang di tengah krisis mata uang dan ketidakpastian global, di samping utang lama yang menumpuk dan jatuh tempo, akan menambah kompleksitas keuangan negara.

Kembali ketopik utama tulisan ini: Rupiah di ujung tanduk, krisis nasional atau dampak global?PT Danantara Sumber Daya Indonesia telah melakukan pemetaan dan verifikasi sumber-sumber kekayaan negara yang meliputi BUMN, BUMD, sumber daya alam, tambang, laut dan hutan, yang bila diakumulasikan atau dikonversikan dalam bentuk rupiah bisa mencapai ratusan ribu triliun.

Potensi sumber kekayaan negara inilah yang menginspirasi terbentuknya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pertanyaannya, dengan sumber kekayaan nasional yang fantastis, apakah PT Danantara mampu mengatasi krisis nasional? Jawabannya sangat mampu bila pengelolaannya berbasis profesional dengan menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian diharapkan dapat menyelamatkan krisis rupiah yang di ujung tanduk dengan memperkuat ketahanan domestik sekaligus mengatasi dampak global.(*)